BANDUNG - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Hal Suandar menyerukan agar kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024, termasuk di Jawa Barat, dilakukan secara jujur dan adil (Jurdil), tanpa pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini, kata Dapir, Anggota DPR RI Dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi, ASN harus netral dan tidak boleh mengarahkan salah satu calon untuk ikut dalam Pemilu 2024.

"ASN jelas netral dan tidak perlu diarahkan untuk mengikutsertakan Honorarium, PPKK.

"Jika ada pelanggaran, itu karena itu adalah pelanggaran turunan.

Sejauh ini kami belum mendengar adanya hal seperti itu. Namun, sudah ada indikasi seperti itu (seperti dalam kasus Satpol PP Garut dan calon presiden Jersey).

Oleh karena itu, Chun sangat mengapresiasi dan meyakini bahwa program Seger Buner yang dilaksanakan oleh PKS, selain untuk mengkampanyekan program tersebut, juga sebagai langkah untuk menciptakan politik 2024 yang bebas dari ketegangan dan ketakutan.

Jadi mari kita jadikan pemilu ini jurdil, asyik dan sejuk sehingga visualisasinya menjadi Seger Bener, ujarnya."

Sementara itu, terkait logistik Pemilu 2024, seperti kotak suara, surat suara, tempat pemungutan suara (TPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Hull optimis Jawa Barat akan aman.

"Jawa Barat tidak terlalu berat secara topografi, jadi kami tidak memiliki masalah saat ini. Insyara aman, termasuk bagian selatan Jawa Barat.

Seperti diketahui, pemilu serentak yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.